UN SD JAMBI 2013 BERMASALAH ?

Memperhatikan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 , kata banyak orang carut marut dan saling tuding kesalahan. Sebenarnya apabila kita mencermati suatu kejadian tidak sepotong-sepotong tidak tambah masalah baru. Banyak orang berkomentar bahwa Ujian Nasional tahun 2013 bermasalah . Namun bila kita tengok ke belakang ,mengapa bisa menjadi bermasalah?   Dalam sebuah hajatan apapun tidak luput dari yang namanya anggaran. Kita bisa bicara bahwa carut marut pelaksanaan UN tahun 2013 kesalahan Bapak Mendikbud , benarkah bapak Mendikbud bersalah ? Kembali lagi ke maslah dana ujian nasional . Perlu kita cermati bahwa dana ujian nasional tahun 2013 baru disetujui oleh yang mulia para anggota dewan Jakarta ,mendekati pelaksanaan UN. Apakah ini kesalahan Bapak menteri ? Disini kami tidak mempersalahkan siapa,namun supaya kita sebagai pembaca berita juga harus cerdas dalam memilah dan mencermati suatu masalah. Bagaimana dengan pelaksanaan Ujian Nasional SD di Jambi yang sempat heboh di dunia maya. Dana untuk Ujian Nasional SD di Indonesia baru bulan april ketok palu. Dan pelaksanaan penyusunan soal UN baru pertengahan bulan April. Serah terima dengan pihak yang berkepentingan termasuk percetakan di minggu ke tiga april. Sementara soal di cetak di Pekanbaru. Karena yang memenangkan tender terbuka Pekanbaru. Sebenarnya master Ujian Nasional untuk SD di Jambi sudah sesuai standar BNSP, sudah sesuai standar dari Puspendik.Bahwa untuk siswa SD setiap satu lembar kertas hanya satu sisi yang tercdetak,bukan bolak balik. Mengapa satu lembar kertas setelah dipercetakan dibuat dua halaman ? Mengapa halaman harus bolak balik ? Ini siswa SD,bukan tingkat SMP,ataupun SMA ? Kalau kita melihat judul diatas UN SD JAMBI 2013 BERMASALAH ?Benarkah bermasalah ? Saya percaya bila pencetakan sesuai master, tidak seperti kejadian soal bahasa Indonesia yang banyak wacana. Hampir setiap soal ada wacana. Beda dengan Matematika dan IPA. Untuk dua bidang studi terakhir tampaknya tidak ada masalah. Jadi pertanyaan yang belum bias terjawab adalah Mengapa soal UN SD DI JAMBI bolak balik ? mengapa tidak satu kertas satu halaman ? Mengapa ? Mari kita berpikir bijak. Semoga UN yang akan datang akan lebih terarah dan terprogram. Dari Para anggota Dewan  semoga dengan cepat menyetujui anggaran yang di ajukan. Jangan untuk kepentingan anak-anak bangsa diberi tanda bintang ? dan Semoga tanda bintang untuk dana anak-anak generasi penerus bangsa tidak tampak lagi. Bagaimana anggota dewan yang terhormat ? Semoga. Sukses pendidikan di Provinsi Jambi.

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.7

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.7

1.      Istilah Globalisasi yang diperkenalkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985 untuk memaknai terjadinya proses perkembangan pada aspek ekonomi, khususnya menyangkut ....

a.      Politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan

b.      Politik perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi 

c.       Budaya perdagangan bebas dan transaksi keuangan

d.      Budaya perdagangan bebas oleh aktor utama globalisasi

2.      Ciri-ciri globalisasi ditandai dengan adanya . . .

a.      Ketergantungan budaya asing utamanya musik dan film dari luar negeri

b.      Terjadinya dominasi barang-barang konsumtif dalam kehidupan masyarakat 

c.       Semakin banyaknya kesuksesan yang diraih masyarakat di berbagai pelosok tanah air

d.      Peningkatan arus barang antar negara yang menunjukan ketergantungan umat-manusia 

3.      Proses globalisasi diawali dengan munculnya kesadaran manusia yang saling membutuhkan dan munculnya pengetahuan tentang … .

a. Komunikasi                                                  b. Transportasi

c. Perdagangan                                               d. Ekonomi global

4.      Sebagai akibat globalisasi yang kurang pengaruhnya dalam kehidupan manusia adalah ….

a. Perubahan yang cepat

b. Keusangan segala sesuatu dengan cepat

c. Pembauran yang berlangsung dengan cepat

d. Kesesaatan segala sesuatu dalam kehidupan manusia

5.      Privatisasi aset-aset negara kepada pihak swata mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran ...  suatu negara oleh aktor globalisasi.

a. Kekuasaan                                                   b. Kedaulatan

c. Kewenangan                                                d. Fungsi dan tujuan

6.      Apabila terjadi perselisihan antar pelaku perdagangan bebas, maka organisasi yang berkewenangan untuk menyelesaikan adalah . . .

a. GATT (General Agreement on Trade and Tariffs)

b. Mahkamah Internasional

c. WTO (World Trade Organization)

d. Bank Dunia atau lembaga keuangan dunia 

(GATT merupakan kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan serta forum negosiasi dan pengadilan perdagangan antar pemerintah, jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa pesertanya.  Kesepakatan itu dibangun atas asumsi bahwa, sistim dagang yang terbuka (persaingan bebas) lebih efisien dibanding sistim proteksionis seperti pada era developmentalisme. Pada 1 Januari 1995 GATT digantikan dengan organisasi perdagangan dunia baru - World Trade Organizations ( WTO ). WTO bertindak berdasar komplain yang diajukan anggotanya )

7.      Yang kurang menunjukan arti pentingnya globalisasi bagi Indonesia adalah . . . 

a. Meningkatkan kemampuan SDM

b. Meningkatkan kerja sama antar bangsa.

c. Mendorong penyelesaian isu global secara terbuka. 

d. Terpenuhinya segala macam kebutuhan masyarakat

8.      Dasar Politik luar negeri Indonesia di lancarkan secara aktif menentang imperialisme dan kolonialisme adalah ....

a. Pancasila                                         b. UUD NRI Tahun 1945

c. Peraturan Pemerintah                    d. Kebijaksanaan Presiden

9.      Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia  dalam konteks bilateral  diarahkan untuk . . . 

a. Perjuangan melalui kerjasama dengan dukungan negara-negara ASEAN 

b. Mengabdi kepentingan nasional dengan dukungan negara-negara ASEAN

c. Mengabdi kepentingan nasional dengan dukungan negara-negara sahabat 

d. Peningkatkan dan pengamanan kerja sama dengan dukungan negara sahabat 

10.  Sarana politik luar negeri guna memperkenalkan kepentingan nasional kepada bangsa/negara lain adalah ... 

a. Perjanjian                                                    b. Diplomat

c. Diplomasi                                                    d. Perundingan

11.  Yang diperjuangkan Indonesia di forum internasional melalui kebijakan politik luar negerinya adalah ... 

a. kepentingan internasional.                         b. kepentingan nasional. 

c. kesejahteraan dunia.                                   d. perdamaian dunia.

12.  Diplomat dalam menjalankan tugasnya di negara penerima dapat mempergunakan ... 

a. berbagai media yang ada.                                      b. Hanya media yang resmi

c. Boleh media yang tidak resmi.                   d. Mata-mata dinegara penerima.

13.  Diplomat Indonesia yang berpangkat duta  besar (ambassador),  diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan atau persetujuan ...

a. MPR                                                            b. DPR

 c. MK dan KY                                                  d. Menlu

14.  Organisasi kerjasama kawasan yang didirikan dengan Deklarasi Bangkok 8 Agustus1967 oleh yang didirikan di Bangkok  8 Agusutus 1967 oleh meteri luar negeri dari lima negara anggotanya yang dikenal dengan ASEAN dalam per kembangannya sampai sekarang sudah beranggotakan ... 

a.      7 negara                                                    c. 8 negara

b.      9 negara                                                    d. 10 negara

15.  Peran aktif Indonesia di forum internasional diantaranya dalam Konperensi PBB tentang Hukum Laut sampai terwujudnya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Yamaica. Dalam Konvensi ini telah diterima konsep ... 

a. Negara maritim

b. Negara kepulauan 

c. Penanggulangan keamanan di laut

d. Pemanfaatan ZEE dan landas benua

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.6

SOAL JAWAB UKA.PKn.MODUL.6

1.      Presiden mempunyai wewenang mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan ... 

A. MPR            B. DPR                         C. MA                                      D. MK

2.      Dewan Perwakilan Rakyat  memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Yang merupakan fungsi legislasi adalah .... 

A. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden 

B. Membahas dan menyetujui anggaran negara yang diajukan Presiden 

C. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan 

D. Mengajukan interpelasi, angket, menyampaikan usul dan pendapat

3.      Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah .... 

A. Menguji peraturan daerah atas UUD.  

B. Memutus sengketa antar lembaga masyarakat. 

C. Memutus perselisihan hasil pemilu. 

D. Memutus pembubaran organisasi masyarakat

4.      Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ...  A. DPR                       B. MPR                        C. MK                                      D. MA

5.      Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ditetapkan oleh .... 

A. MPR bersama DPR                                     B. Presiden bersama DPR 

C. DPR bersama MK                                       D. Presiden

6.      Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ....

A.      Jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terpisah 

B.      Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara

C.       Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentika  menteri-menteri 

D.     Tidak ada pertanggung jawaban bersama  antara presiden dan kabinet

7.      Keuntungan  sistem Presidensiil, adalah ... 

A.  pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan stabil. 

B. kedudukan presiden kuat, tidak dapat dihentikan sebelum habis masa  jabatannya 

C. Presiden dan Wakil Presiden  tidak bertanggung-jawab kepada MPR 

D. para menteri bertanggung jawab kepada parlemen

8.      Pada sistem Pemerintahan Parlementer Perdana Menteri diangkat oleh kepala negara berdasarkan dukungan … 

A. lembaga negara lain                                  B. mayoritas legislatif,  

C. organisasi masyarakat                               D. lembaga yudikatif

9.      untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada .... 

A. MPR, DPR dan DPD                                    B. MPR, DPR dan DPRD 

C. DPR, DPD, dan DPRD                                  D. MPR, DPR, dan DPRD

10.  DPD dipilih langsung oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari .... 

A. separoh anggota DPR                                 B. seperempar anggota DPR 

C. sepertiga anggota DPR.                              D. seperlima anggota DPR